Tuesday, October 17, 2017

Menyikapi gorpol bipolarisasi "pribumi versus non-pribumi"

MENYIKAPI GORPOL BIPOLARISME "PRIBUMI vs. NON-PRIBUMI" JELANG PILPRES 2019

Setelah saya dengarkan dua kali video rekaman pidato lisan Anies saat sesudah dia dilantik sebagai Gubernur baru DKI, 16 Okt 2017, mulai menit ke 7:29 dst saya mendengar pernyataannya yang berbunyi "Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri...."

Bagian itu saya kutipkan lengkap, berikut ini:

"Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat, penjajahan di depan mata, selama ratusan tahun. Di tempat lain mungkin penjajahan terasa jauh tapi di Jakarta bagi orang Jakarta yang namanya kolonialisme itu di depan mata. Dirasakan sehari hari. Karena itu bila kita merdeka maka janji janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta.

Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura. Itik telor, ayam singerimi. Itik yang bertelor, ayam yang mengerami."

Pernyataan Anies ini ada yang mengacu ke sejarah (yang dikarangnya sendiri). Tapi sangat jelas juga kalau dia berbicara tentang konteks masa kini Jakarta, dan tentu saja dalam konteks masa kepemimpinannya sebagai Gubernur yang kini mulai dia jalankan. Saya eksplisitkan apa yang sedang ditekankan Anies: Kini saatnya pribumi menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ya, konsekuensi pernyataannya ini luas, pernyataan yang rasistik kuat.

Video tersebut terpasang di sini https://m.detik.com/news/berita/d-3687022/membandingkan-pidato-jokowi-dan-anies-usai-jadi-gubernur-dki.


Jadi, penyebutan Jakarta sebagai "melting pot" dan seruannya untuk warga DKI bersatu di bawah kepemimpinan Anies, dan juga rujukan-rujukan ke sila-sila Pancasila, dalam pidato Anies tersebut, terdengar sayangnya tak lebih sebagai retorika belaka. 

Ada pepatah, "seekor keledai tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya." Kita telah belajar dari kasus kampanye pasangan Anies dan Uno menuju Pilkada DKI 2017 yang telah lewat, yang mengeksploitasi isu SARA habis-habisan (alhasil, menjadi apa yang saya mau sebut kampanye "SARAmercon"), dan yang berujung tragis pada pemenjaraan Pak Ahok.

Menjelang Pilpres 2019, lubang yang serupa harus kita hindari sejak dini, sejak sekarang, apalagi kita bukan keledai-keledai yang dungu.

Masyarakat "akar rumput" di seluruh nusantara yang paling rentan terhasut dan digerakkan oleh ledakan SARAmercon, yang segera akan dihasut lagi oleh eksploitasi isu bipolarisme "pribumi dan non-pribumi" (yang N.B. sudah legal dilarang di negeri kita lewat Inpres RI no. 26/1998), harus kita dampingi dengan empatis, tak terputus, lewat berbagai cara dan langkah.


Penyadaran atau konsientisasi bahwa gorpol bipolarisasi "pribumi versus non-pribumi" SANGAT DESTRUKTIF terhadap ketahananan dan keutuhan bangsa dan negara RI yang multietnik dan multireligius ini, sudah harus dijalankan dengan sistematis dan komprehensif terhadap seluruh penduduk NKRI dan khususnya terhadap masyarakat akar rumput di seluruh Indonesia.

Setelah gorpol "kebangkitan PKI" kandas untuk memperlemah pemerintahan Presiden Jokowi, dan mungkin juga akan dimunculkan lagi, kini rupanya gorpol bipolarisme yang ilegal "pribumi versus non-pribumi" sedang mulai dijual lagi, baik untuk kebutuhan pendulangan paksa suara akar rumput untuk Pilpres 2019 maupun juga sebagai pengalihan isu ketidakmampuan Gub dan Wagub baru DKI untuk minimal menyamai prestasi dan kinerja luar biasa Ahok-Djarot sebelum mereka. Ya, kita sekarang sudah harus siapkan diri untuk menghadapi tembakan SARAmercon ini dengan kalem, cerdas, tangguh, bahu-membahu, multidimensional dan konstitusional.

Sekali merdeka tetap merdeka bagi seluruh suku, umat beragama, warna kulit dan golongan insan Indonesia, menuju NKRI salah satu lima adidaya dunia di tahun 2045.

Salam,
ioanes rakhmat
17 Oktober 2017